Jakarta - Rencana pemerintah melarang para pengguna sepeda motor untuk menggunakan BBM bersubsidi menimbulkan keterkejutan tersendiri di kalangan pengguna sepeda motor.Banyak yang mengeluhkan rencana tersebut, banyak pula yang tidak mengetahui rencana tersebut, dan menganggap hanya sebagai angin lalu saja, seperti kebanyakan rencana kebijakan lainnya.
Dari pantauan di beberapa SPBU, kebanyakan para bikers mengeluhkan kenapa pemerintah bisa memikirkan rencana melarang sepeda motor dilarang pakai BBM Bersubsidi.
"Motor kan kendaraan masyarakat menengah ke bawah, bukan seperti mobil, kenapa mesti dilarang?" ujar lady bikers Nila, kepada detikOto di SPBU Warung Buncit, Rabu (26/5/2010)
Sementara bikers lain menganggap sebenarnya tidak masalah sepeda motor tidak memakai BBM subsidi, asalkan angkutan umum diperbaiki dan ongkosnya diturunkan.
"Ini kan malah sebaliknya, ongkos juga pada mau naik, gila saja pemerintah kalau begitu," ujar Ari yang tengah mengisi bensin motor bebeknya.
Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan pemerintah berencana melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi yaitu premium untuk sepeda motor.
Hal ini menurut Evita merupakan hasil kesepakatan dari pembicaraannya dengan
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).
Ia berharap mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut sudah diputuskan pada akhir Juni. Rencananya hal ini akan mulai diterapkan pada bulan Agustus 2010.
sumber :Detikoto
Wah...
ReplyDeleteMakin menyiksa rakyat miskin yang gak ngerti apap-apa aja nih gan?
Padahal kita tahu kalo sepeda motor tuh kendaraan favorit rakyat Indonesia saat ini...
Ntar bikers pada pindah pake mobil, habis itu pemerintah protes lagi gara-gara jalanan penuh sesak ma mobil...
ckckckckckckckck...
Maunya apa sie ya?
Wacana BBM bersubsidi ini memang menjadi sebuah dilema (..kata pemerintah, red). Padahal dalam pemahaman masyarakat awam, tentunya pasti ada cara lain yang lebih pro-rakyat untuk menyiasati defisit anggaran karena besarnya beban subsidi BBM..
ReplyDeleteSecara pribadi, pemahaman saya seperti ini: Beban operasional yang (selalu diklaim)terlalu tinggi dalam setiap penerapan sebuah kebijakan pemerintah mungkin lebih disebabkan karena masalah inefisiensi. Terlalu banyak kebocoran disana-sini, selain itu tidak transparannya dalam penganggaran membuat masyarakat gampang untuk berasumsi terhadap adanya penyimpangan....
Bagaimana menurut
g ngerti jalan pikiran pemerintah
ReplyDeletethanks all sudah mampir !!..
ReplyDeleteorang-orang kecil semakin tertindas klo kaya gini ...
Post a Comment